Peraturan Menteri Tentang Persyaratan Sertifikasi HAACCP (Lanjutan 1)

BAB II

Persyaratan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP

Pasal 3

• Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha yang menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di
• Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh
• Layanan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha yang memiliki Nomor Induk

Pasal 4

• Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan oleh
• Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP kepada Kepala Badan untuk UPI yang memasarkan produk perikanan ke luar negeri.
• Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP bagi produk perikanan yang dipasarkan di dalam negeri diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk oleh Menteri.
• Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi
• Dalam hal Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditunjuk, penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP untuk produk perikanan yang dipasarkan di dalam negeri dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

1. persyaratan dasar;
2. penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP; dan
3. penerapan Sistem

Pasal 6

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

1. penerapan cara penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang baik; dan
2. prosedur operasi standar sanitasi (Standard Sanitation Operating Procedure),

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi tahap awal dan prinsip PMMT/HACCP.

(2) Tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. menetapkan tim PMMT/HACCP;
2. menetapkan deskripsi produk;
3. mengidentifikasi tujuan penggunaan produk;
4. menetapkan diagram alur proses; dan
5. melakukan Verifikasi.

(3) Prinsip PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. analisa bahaya dan tindakan pengendalian;
2. penentuan titik kritis;
3. penentuan batas kritis;
4. pemantauan titik kritis;
5. penentuan tindakan perbaikan;
6. penentuan Verifikasi; dan
7.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 8

(1) Penerapan Sistem Ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

1. ketertelusuran eksternal; dan
2. ketertelusuran internal.

(2) Ketertelusuran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1. ketertelusuran terhadap sumber/asal bahan baku harus mampu mengidentifikasi setiap pemasok dan informasi tersebut tersedia untuk Kepala Badan apabila diperlukan; dan
2. ketertelusuran terhadap pemasaran/distribusi produk harus mampu mengidentifikasi kepada siapa produknya dikirim dan informasi tersebut tersedia untuk Kepala Badan apabila
3. Ketertelusuran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keseluruhan input dan proses dalam kegiatan Pengolahan
4. Dalam rangka menjamin ketertelusuran, setiap Produk Pengolahan Ikan yang akan dipasarkan harus dilengkapi label/identifikasi yang
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Sistem Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Sumber :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/PERMEN-KP/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN

SERTIFIKAT PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU/HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT